Portal-portal E-Government terbaik

Selain menampilkan ranking negara-negara anggota, survei juga menampilkan contoh-contoh pelayanan/produk e-government dan portal-portal terbaik. Adapun portal-portal terbaik menurut wilayah (region) akan diuraikan di bawah ini. Nilai indeks ditulis di dalam tanda kurung setelah nama wilayah atau nama negara.

Africa Tengah (0.2530)

Africa Tengah jauh di bawah rata-rata dunia (0.4514). Nilai tertinggi dicapai oleh Angola (0.3328), diikuti Gabon (0.3228), Portal Kementrian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Angola, http://www.mapess.gv.ao/, memperoleh nilai tertinggi. Portal ini mampu menyajikan bagi penduduk one stop shop website, juga seksi berita dan arsip-arsip informasi.

Africa Timur (0.2879)

Africa timur masih di bawah rata-rata dunia. Nilai tertinggi dicapai oleh Mauritius (0.5086) dan disusul Seychelles (0.4942). Pemerintah Kenya telah meningkatkan kehadiran portalnya, sehingga memberikan manfaat bagi penduduk dan pengunjung situs tersebut. Welcome page pada http://www.kenya.go.ke bagitu baik layout dan mudah navigasinya. Desain one-stop shop, menyediakan layanan bagi penduduk untuk isu-isu crime dan Justice, Education dan Learning, Health dan  Wellbeing dan tema-tema lain. Kenya juga melanjutkan merealisasikan komitmennya bagi layanan online lewat situs Directorate of e-government, http://www.egovernment.go.ke, yang dapat ditemukan di dalam the office of the President. Directorate menyediakan gambaran sumber-sumber e-government dan item-item baru, seperti e-transaction bill yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kenya adalah contoh bagaimana sebuah negara yang memiliki kendala pada sumber-sumber, ternyata tetap dapat memajukan e-government-nya. Kementrian keuangan Rwanda mampu meningktkan situsnya, http://www.minecofin.gov.rw, dengan memperbaiki fitur-fitur untuk download statistic dan akses basis datanya. Situs juga menyediakan dua bahasa. Inggris dan Perancis. Situs Kementrian Pendidikan Mauritius, http://ministry-education.gov.mu, mengizinkan penduduk untuk melakukan pendaftaran online dan men-download formulir, serta memiliki business section bagi aplikasi online untuk melakukan tender dan perijinan.

Afrika Utara (0.3403)

Rata-rata Afrika Utara masih di bawah rata-rata dunia. Mesir memimpin wilayah ini dengan nilai 0.4767, salah satunya disebabkan perbaikan dalam web measure index-nya. Situs nasional Mesir memiliki form untuk download dan memungkinkan online submission dari form dan pembayaran dengan kartu kredit, semuanya lewat jalur yang aman (secured link). Situs juga menediakan interkasi menggunakan PDA  dan WAP (wirelessapplication protocol). Mesir telah menginventarisasikan untuk menyediakan multimedia lewat link-link video dan audio pada situsnya. Kementrian Pendidikan Mesir meningkatkan situsnya http://knowledge.moe.gov.eg.arabic/, dengan cara memebuatnya legih interakrif. Penduduk dapat menerima informasi lewat email, download registration form, dan melihat/mendengar klip-klip video serta audio.

Situs Kementrian Keuangan Maroko, http://www.finances.gov. mengizinkan penduduk untuk membuat account secara online, download financial statistic, dan mengunduh arsip informasi. Situs juga dilengkapi dengan aplikasi e-finance bagi para pelanggan.

Afrika Selatan (0.3893)

Wilayah ini dipimpin oleh negara Afrika Selatan (0.5115), diikuti Lesotho (0.3805). Situs Kementrian Keuangan Lesotho, http://www.finance.gov.ls, mengijinkan warganya untuk men-download form dan mengakses financial statistic, mencari arsip informasi dan mengajukan bagian-bagian baru mekanisme online feedback yang memungkinkan penduduk untk menanyakan sesuatu dan membuat saran-saran. Situs Departemen Tenaga Kerja, jttp//www.labour.gov.za, adalah contoh sempurna situs agensi publik yang dikelola sangat baik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder.

Situs memiliki desain yang sederhana, tetapi sangat atraktif, yang memungkinkan pengguna dapat mencari dengan cepat apa yang mereka cari. Navigasi yang mudah menyediakan key phrases, seperti Matemity benefits, workmen's compensation, Domestic workers, Employers dan Bargaining councils. Pengunjung situs dapat mengakses petunjuk yang berguna dan kesimpulan-kesimpulan sesuai topik yang berhubungan (misal, compensation claims dan employer registration) serta posting online lowongan. Situs menyediakan fitur lengkap untuk menjadi one-stop shop bagi isu-isu ketenagakerjaan. 

 

E-Government

 Sistem Informasi Nasional

Definisi dan Ruang

Dikebanyakan negara di dunia, ada sistem informasi nasional. Di negara kita sistem ini yang disingkat Sisonas merupakan suatu inisiatif yang dilakukan dalam rangka mengembangkan infrastruktur sistem informasi pemerintahan secara terpadu dan mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mengembangkan infrastruktur sistem informasi pemerintahan secara terpadu dan mengintegrasikannya dalam rangka mendukung secara terpadu dan mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian Good Governance. ini ditulis dari bahan publikasi Kemeninfor (2002)

Definisi

Definisi Sisfonas tidak dapat dipisahkan dengan definisi sistem informasi yakni "Pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja/proses bisnis yang sesuai dengan azaz efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi" Sisfonas didefinisikan sebagai :Pengelolaan sistem informasi di seluruh tingkat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan yang efektif dan efisiensi kepada Masyarakat" kedua hal tersebut akan melandasi definisi e-government sebagai muara dari seluruh inisiatif yaitu "Penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (Teknologi Informasi) untuk meningkatkan kerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usahan dan kelompok terkait lainnya menuju Good Government:.

Ruang Lingkup Pengembangan

Didalam kerangka konseptual pengembangan sistem informasi nasional akan dijelaskan ruang lingkup yang akan dicakup oleh sistem informasi nasional, gambaran atas ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai cakupan pengembangan Sisfonas beserta batas-batas ruang lingkup dan tanggung jawab. Sisfonas agar tidak terjadi tumpang tindih (Overlapping) ruang lingkup pengembangan sistem antara Sisfonas dan pengembangan sistem informasi disetiap instansi maupun lembaga.

Adapun ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Nasional akan mencakup beberapa hal utama, yaitu :

(1) Kerangka Konseptual dan Cetak Biru

Pengembangan Sisfonas akan didahului dengan pengembangan kerangka konseptual dan cetak biru sistem informasi nasional, kerangka konseptual dan cetak biru sistem informasi ini akan mencakup pengembangan sistem terintegrasi berskala nasional. Adapun pengembangan kerangka konseptual dan cetak biru dilingkungan instansi maupun lembaga akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing lembaga namun tetap mengacu kepada kerangka konseptual dan cetak biru Sisfonas. Pengembangan cetak biru dalam hal ini akan mencakup pula pengembangan pertahapan solusi dan pilot program sebagai sarana pengujian konsep yang terkandung dalam kerangka konseptual;

(2) Suprastruktur

Pengembangan Suprastruktur sebagaimana yang dimaksud disini adalah pengembangan Kepemimpinan, Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang mendukung pengembangan Sisfonas. Adapun ruang lingkup yang dicakup oleh Sisfonas terbatas kepada pengembangan kerangka konsep dan panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan Suprastruktur, sedangkan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan, Sumber Daya manusia, dan Regulasi akan dilakukan oleh Lembaga yang terkait secara langsung.

(3) Infrastruktur Sistem Informasi

Pengembangan Sisfonas akan mencakup pengembangan infrastruktur sistem informasi dalam bentuk jaringan, Infrastuktur dan Integrasi aplikasi. Adapun ruang lingkup pelaksanaannya adalah terbatas pada penyediaan infrastruktur hingga ke titik port yang dapat diakses oleh sebuah instansi maupun lembaga pemerintahan. Adapun pengembangan sistem informasi disetiap instansi maupun lembaga akan menjadi wewenang setiap instansi tersebut. 

(4) Integrasi Sistem Informasi Nasional

Untuk mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan ditingkat instansi maupun lembaga, hal itu merupakan wewenang dari instansi maupun lembaga yang bersangkutan. Adapun untuk pengintegrasian sistem informasi secara antar lembaga menjadi lingkup Sisfonas.

(5) Lembaga Pendukung Teknis

Termasuk kedalam ruang lingkup pengembangan Sisfonas adalah pembentukan lembaga-lembaga pendukung teknis operasional Sisfonas yang akan memberikan dukungan teknis dalam bentuk :

- Keamanan Sistem Informasi

- Pengendalian Jaringan

- Penanggulangan Masalah

- Pemulihan Sistem

- Pusat Data

- Kendali dan Audit

Diluar konteks ruang lingkup sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan ini adalah menjadi tanggung jawab dari setiap instansi maupun lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kunci SuksesE-Government

Suksesnya pengembangan E-Government bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012: Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi support (dukungan), Value ( nilai ) dan Capacity (kemampuan). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (inten) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya mengikuti trend. Tanpa adanya unsur "Political will" dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan.

Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalam dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, gubernur,Walikota/bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal/semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk :

a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalalm mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersamaan maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

c. Dibangunnya berbagai infrastuktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya Undang-undang yang jelas, DeTIKNas di Indonesia-sebagai penanggun jawab utama disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan

d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

2. Kemampuan/Capacity

Kemampuan (Capacity) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-government. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplementaikan dan membangun e-government, yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. 

2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50 % dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan suatu atau lebih elemen prasyarat tersebut diatas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan e-government. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan e-government secara mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (outsourching) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.

3. Nilai/Value

Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pmerintah selaku pihak pemberi jasa(sisi penyedia supply side). Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-demand side). Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan e-government) yang akan menjadi kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan e-government.

Model Penyampaian E-Government

Model penyampaian E-Government adalah sebagai berikut :

1. Government to Citizen atau Government to Customer (G2C), type G2C ini merupakan aplikasi E-Government  yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut : a. Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan, b. Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara. c. Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai. d. Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke DepartenebTenaga Kerja secara gratis).
2. Government to Business (G2B) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yangkondusif agar roda perkonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi E-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut :  a. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet; b. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat melakukan melalui  website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), melalui dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term Of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender; c. Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam e-procurenment diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya); d. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait dan lain sebagainya.
3. Government to Government (G2G) Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: a.  Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. b. Aplikasi yang menghubungakan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik  pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. c. Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal). d. Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasiona, dan lain sebagainya.

Manfaat nyata dari e-goverment

Manfaat nyata dari e-goverment adalah :

1. Memperbaiki mutu pelayanan pemerintahan kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri).
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dipemerintahan (bebas KKN).
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sejarah E-Goverment

Sejak dasawarsa 1990-an beberapa negaa di dunia mulai menggunakan sistem pemerintahan menggunakan elektronik. Tercatat negara-negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang, Australia dan Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan TIK oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk memberikan warga negaranya dengan akses yang lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah serta untuk memberikan pelayanan publik ke pada warga, mitra bisnis, dan mereka yang bekerja di sektor publik. Bagian awal dari pelaksanaan E-Goverment adalah "Komputerisasi" dari kantor publik memungkinkan mereka dengan membangun kapasitas mereka untuk pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang lebih menggunakan teknologi sebagai katalisator. Bagian kedua adalah penyediaan jasa sentris warga melalui media digital seperti mengembangkan portal pemerintah interaktif. Sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003 pemerintah RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-goverment di Indonesia. Sejak itu kebanyakan bahkan semua Instansi depertement di tingkat pusat hingga ke daerah-daerah mulai membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan e-goverment.

Pemerintahan elektronik atau e-goverment adalah penggunaan teknologi informasi dan pelayanan bagi warganya, ususan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan e-goverment dapat dipublikasikan pada institusi-institusi legislatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.